Kanwil Kemenkum Maluku Dorong 952 UMKM Disabilitas Miliki Legalitas Merek
Ambon, indonesiatimur.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku mendorong kemudahan akses layanan hukum dan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya penyandang disabilitas di Maluku.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Farida Wahid saat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai tugas, fungsi, serta layanan Kementerian Hukum dalam kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil menekankan pentingnya membuka akses yang setara bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan hukum, terutama pendaftaran merek dan administrasi hukum umum.
Menurutnya, kepemilikan legalitas merek bukan sekadar memberikan perlindungan terhadap produk, tetapi juga dapat menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, termasuk membuka peluang memperoleh akses permodalan dan pembiayaan perbankan.
“Kami mendorong saudara-saudara kita penyandang disabilitas agar bisa memperoleh fasilitasi pendaftaran merek sehingga lebih mudah mengakses permodalan, perbankan, dan berbagai peluang pengembangan usaha,” ungkapnya.
Ia berharap HIPMI dapat membangun sinergi dengan Kanwil Kemenkum Maluku untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau pelaku UMKM, terutama kelompok penyandang disabilitas.
Menurutnya, kolaborasi tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah, tetapi juga berbagai pihak, seperti HIPMI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), komunitas ekonomi kreatif, dunia usaha hingga sektor perbankan.
Kakanwil juga berharap perbankan daerah, termasuk Bank Maluku, dapat mengambil bagian dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas.
Hal ini dinilai penting mengingat terdapat sekitar 952 UMKM penyandang disabilitas di Maluku yang membutuhkan perhatian dan pendampingan agar mampu berkembang secara mandiri.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun mendatang tersedia 30 fasilitasi bagi pelaku UMKM. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor agar semakin banyak pelaku usaha disabilitas memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya.
“Kita berharap dari 952 UMKM tersebut bisa memperoleh kemudahan. Mereka membutuhkan affirmative action, yakni langkah-langkah afirmatif untuk memastikan akses terhadap layanan dan kesempatan yang setara,” jelasnya.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Maluku terus mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Ambon untuk meningkatkan kesadaran mendaftarkan merek dan hak cipta atas produk maupun karya yang dihasilkan.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memiliki produk yang bernilai ekonomi, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasinya.
Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi pengusaha, komunitas ekonomi kreatif, dan perbankan, diharapkan UMKM penyandang disabilitas di Maluku semakin memiliki kesempatan untuk tumbuh, mandiri, serta berdaya saing. (it-02)
